Dampingi Bendahara Desa,  KPP Pratama Tuban Sosialisasi Taat Pajak

Rabu, 13 November 2019  12:45

Dampingi Bendahara Desa,  KPP Pratama Tuban Sosialisasi Taat Pajak

Portaltuban.com – Kepatuhan untuk melunasi pajak bagi pengelola dana desa adalah bagian tidak terpisahkan. Kewajiban itu harus ditunaikan sebagai wujud mentaati aturan yang sudah diketok palu. Sehingga wajib kiranya Kantor Pelayanan Pajak melakukan pendampingan kepada Bendahara Desa selaku pengelola dan pembelanja uang dana desa.

 

Dalam hal ini, Kantor Pajak Pratama (KPP) Tuban menggelar kegiatan sosialisasi  pendampingan aspek perpajakan dana desa alokasi dana desa tahun anggaran 2019 di Aula kantornya Jl. Pahlawan No.8, Tuban, Rabu (13/11).

 

Dalam gelombang pertama, kegiatan pembelajaran tentang pajak ini diikuti oleh 4 kecamatan. Yakni Kecamatan Kota Tuban, Kecamatan Semanding, Kecamatan Jenu dan Kecamatan Plumpang. Setiap bendahara desa datang dengan niat memperoleh ilmu tentang kewajiban perpajakan yang ditanggung dari dana desa. Kewajiban membayar pajak dari realisasi kucuran dana pemerintah itu harus dibayarkan.

 

Pajak memang sesuatu yang jarang populer. Dewasa ini, pajak menjadi primadona yang harus dilaksanakan bagi satuan kerja (satker) atau penanggung jawab dana desa. Maka dari itu, kantor pelayanan pajak memiliki kewajiban memberikan arahan dan pendampingan bagi pelaku potensi perpajakan. Salah satunya Bendahara Desa yang diberikan kewenangan mengelola dan membayarkannya.

 

"Jangan sampai ketidak tahuan bendahara desa ini menjadi penghalang terhutangnya pajak hingga tidak membayarnya. Pajak dari situ dan akan kembali dijadikan untuk pembangunan juga. Maka kami getol mensosialisasikannya. Saya bangga dengan kegiatan ini, karena mengedukasi dan mewujudkan kesadaran wajib pajak, " kata Andi W Muliyadi, Kepala bidang data dan pengawasan potensi perpajakan, Kanwil DJP II Jawa Timur.

 

Pajak yang dibayarkan dalam pengawasan oleh lembaga hukum. Seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK hingga Inspektorat. Sehingga wajib pajak harus tahu dan sadar bahwa ada Punishmen ketika itu diacuhkan atau sengaja tidak dibayarkan.

 

"Kita tidak hanya sosialisasi, bahkan ada pendampingan langsung. Kalau sengaja jelas kita ada pengawasan di bidang tindakannya, akan tetapi kita sesama pegawai pemerintahan tetap mengedepankan cara baik-baik, " jelasnya.

 

Pajak diibaratkan oleh Kepala KPP Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetio sebagai benih. Seorang petani menanam 1 bulir jagung, hasilnya berupa ribuan bulir jagung. Hasil tanam jagung tersebut tidak mungkin akan dijual semuanya, pasti disisihkan beberapa bulir untuk kembali di tanam.

 

Begitu pula rotasi pajak dana desa. Dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah merupakan bagian dari hasil pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Maka kewajiban pajak dari alokasi anggaran dana desa juga wajib dibayarkan. Tujuannya agar kembali menjadi pendapatan negara dan dipergunakan kembali untuk pembangunan.

 

"Jangan sampai menghindar dari pajak, karena kita juga mencegah adanya tindak pidana yang bisa saja menimpa wajib pajak. Selalu kita kedepankan sosialisasi dan pendampingan. Ayolah kita sama-sama laksanakan pajak demi keberlangsungan penerimaan negara, toh nanti kembali untuk kita lagi, " ungkapnya. (Afi).

BERITA LAINNYA


TERKINI

SELENGKAPNYA

INI TUBAN

Indeks Berita